NUSANTARA, BMNindo – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan terus berlanjut. Hingga Agustus 2024, progres konstruksi fisik Tahap I telah mencapai 94,1 persen. IKN juga menjadi kota percontohan yang menerapkan prinsip pembangunan modern yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif. Selain didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), perkembangan pembangunan kota ini juga didorong oleh investasi swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, mengungkapkan bahwa investasi murni dari pihak swasta yang telah masuk ke IKN mencapai sekitar 3,7 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp 56,8 triliun. Untuk meningkatkan peluang investasi dan membangun kepercayaan investor, IKN membutuhkan kolaborasi dengan berbagai institusi. Hingga saat ini, sudah tujuh kali dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking), dengan rencana untuk melibatkan investor asing lainnya dalam waktu dekat.

“Pencapaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pembangunan IKN untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang berkembang,” kata Agung. Ia menegaskan komitmen pemerintah Indonesia terhadap kelanjutan pembangunan IKN, termasuk pembangunan infrastruktur dan investasi yang akan terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

Agung juga menyoroti pentingnya perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 sebagai tonggak penting dalam transformasi IKN menjadi pusat ekonomi baru (new economic hub) yang dirancang untuk memperluas pertumbuhan ekonomi, serta diwariskan bagi generasi mendatang.

Untuk memastikan aliran investasi terus meningkat, Otorita IKN (OIKN) bekerja sama dengan kementerian terkait dalam menyusun strategi baru yang berfokus pada pemberian insentif regulasi, fiskal, serta kemudahan berusaha. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan fokus pada penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan tujuan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menguntungkan semua lapisan masyarakat.

Pemerintah Indonesia terus mendukung pembangunan IKN dengan kepastian finansial melalui skema seperti availability payment untuk mendukung skema investasi KPBU dan alokasi infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dukungan ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN. “Selain itu, dukungan politik yang luas terhadap pemindahan ibu kota semakin memperkuat masa depan IKN sebagai ibu kota negara dan penggerak utama transformasi ekonomi,” tutup Agung.